Ketua Umum Ormas FBB H. Moch. Soleh : Berhenti Ciptakan Kegaduhan Demi Menjaga Stabilitas Politik


Tangerang. DUASISINEWS. Pernyataan dari H. Moch. Soleh, MA, selaku Ketua Umum Ormas Frent Banten Bersatu (FBB) yang sebelumnya bernama Front Banten Bersatu (FBB) terkait kondisi sosial politik dan ekonomi di Indonesia, disampaikan pada Rabu ( 8/4/2026 ). Seruan moral bagi para elit politik dan pemangku kepentingan, agar berhenti menciptakan kegaduhan demi ambisi pribadi atau kelompok. 

Berikut adalah poin-poin utama dari himbauan beliau :

Hentikan "Drama" Politik: Beliau menilai rakyat sudah lelah dengan rekayasa isu yang hanya digunakan untuk mencari panggung kekuasaan, jabatan, atau sekadar mengalihkan isu.

Dampaknya Real ke Rakyat : Kegaduhan di tingkat atas dinilai memperburuk kondisi masyarakat bawah yang saat ini sudah sulit.

Fokus pada Ekonomi saja bos. Dibandingkan saling menghujat.



Beliau mengajak semua pihak bersatu menangani masalah nyata, yaitu ketidakpastian harga barang (inflasi) yang terus meroket.


Stabilitas Nasional : Mengingat kondisi yang sedang "tidak baik-baik saja", stabilitas dan persatuan jauh lebih dibutuhkan daripada perpecahan.


" Pesan ini menekankan pentingnya empati para pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat kecil yang paling terdampak oleh ketidakstabilan situasi nasional. Apakah anda ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai kegiatan sosial atau program kerja dari FBB dalam membantu masyarakat Banten saat ini ? " pungkas Ketum FBB.


( Aldo )

Masyarakat Panongan Antusias Sambut Perbaikan Ruas Jalan Lingkar Panongan


Tangerang. DUASISINEWS. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) 2 telah merespon cepat keluhan masyarakat terkait perbaikan Ruas jalan Lingkar Kecamatan Panongan, pada Selasa (7/4/26).



Salah satu tokoh masyarakat apresiasi respons cepat kepada DBMSDA Kabupaten Tangerang melalui UPT 2 terkait keluhan masyarakat, dan saat ini telah dilakukan perbaikan atau perawatan jalan rusak di Ruas jalan Lingkar Panongan," ujar tokoh masyarakat tersebut.


Menurutnya, perbaikan ini sangat penting guna meningkatkan mobilitas warga serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Dan pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperhatikan infrastruktur agar terjaganya kualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.



Senada dengan itu, Erwan selaku pengawas lapangan mengatakan perbaikan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi jalan berlubang dan rusak, yang berpotensi membahayakan pengendara.


Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang H. Iwan Firmansyah Effendi, S.Sos., ST., M.Si bersama Ibu Lina Karlina, Langsung memberikan instruksi kepada jajaran dilapangan agar segera melakukan penanganan terhadap  ruas jalan yang di keluhkan masyarakat," tutup Erwan.



(Suryadi Yacob)

Ketua RW 01 Panunggangan Barat, Berharap Lahan Warga Dibayar Dan Pembangunan Turap Segera Dilanjutkan


 

Tangerang. DUASISINEWS. Pembangunan turap di wilayah RW 01 kelurahan Panunggangan Barat, kecamatan Cibodas, Kota Tangerang yang sampai saat ini belum dilanjutkan, dikarenakan masih adanya kendala, yakni masih adanya lahan milik warga yang merasa belum mendapat ganti rugi atau lahannya belum di bayar oleh Pemerintah Kota Tangerang.


Saat diwawancara oleh awak media, Ketua RW 01 Kelurahan Panunggangan Barat, Aidillah, mengatakan, " kalau menurut saya, ini kan turap itu kan waktu zamannya saya RT, saya  sangat senang sekali, karena kalau misalnya kalau separuh-separuh saya juga nggak senang, kalau lanjut sampai ke muara sana itu lebih mantap banget ke warga, tapi kalau misalnya cuman nyampe segitu doang,  tetep aja dampaknya lebih parah, jadi kalau air itu kalau banjir meluap ke sini, jadi surutnya lama, makanya dengar-dengar mau ada  kelanjutan, itu saya senang dan saya sangat mendukung untuk kelanjutan pembangunan turap itu ", tutur Aidillah.



" Terkait masalah yang lahan garapan itu, saya juga kan belum tahu,  kan saya sudah menjelaskan,  awal-awal pertama, kan itu yang ngurusin RW yang lama dan kelanjutannya belum ke saya. Jadi baru ngomong minta tandatangan saja ke saya, cuma terkait apa, setelah itu untuk masalah lahan garapan, karena belum terurus, jadi kendala untuk kelanjutan turap, maka nya kalau turap itu, saya sangat setuju  dilanjutkan, maka nya saya jelaskan, oke kalau masalah untuk turap, saya bantu, kalau untuk tanda tangan, antara RT Pono sama wilayah RW 01 dan RW 03 ", imbuh Aidillah.



Terkait masih adanya warga yang belum mendapatkan ganti rugi,  Aidillah, menjelaskan, " dulu pertama mulai di turap, saya semenjak jadi RT, saya dengar ada surat dari Walikota, waktu zamannya Walikota Pak Arief, itu sudah dibayarkan semua, maka nya dibangunlah secara bertahap turap ini sampai ke pabrik tahu, nah kesananya ada selentingan kabar, katanya ada lahan yang belum dibayar dan saat itu, saya sudah tidak menjabat Ketua RT, nah sekarang saya menjabat Ketua RW, saya menjelaskan, kalau untuk turap, saya lanjut, ayo saya bantu butuh apa, saya akan tandatangan ", tambah Ketua RW.


Saat ditanya, apa tanggapan pihak kelurahan terkait masih adanya lahan yang belum dibuat turap, Aidillah menjelaskan, " kalau menurut saya, saya belum pernah ngomong ke Pak Lurah terkait pengurusan, cuma saya dengar selentingan, waktu Pak Lurah ngasih SK ke saya, bahasa Pak Lurah begini, " Pak RW hati-hati, asal jangan main tandatangan ", tapi itukan saya gak tahu masalah itu, masalah terkait tanah apa, itu saya gak tahu, cuma ngasih saran itu saja ke saya. Kalau dari Lurah untuk masalah larangan, jujur, tidak ada untuk saya, jangan nih tanah ini jangan di tandatangan, tidak ada itu, cuma bahasa Lurah itu, jangan di kasih tandatangan, harus baca dulu, tapi kalau warga minta tandatangan, jangan di tandatangani Pak ya RW, itu Lurah gak ngomong begitu ", ungkap Aidillah.


Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari warga yang tanahnya belum dibayar ini, apakah sudah ada pengajuan surat untuk ditandatangani, Ketua RW menjawab sudah.


" Sudah ada, maka nya langsung saya baca, oh ini mah keinginan Pak RW untuk melanjutkan turap, biar jangan banjir, oke saya setuju dan saya langsung tandatangan. Surat itu dari warga terkait untuk pembayaran ganti rugi dan sudah saya tandatangan, ada kekurangannya, dia kerumah saya lagi dan saya tandatangani lagi, yang penting terkait turap, saya dukung banget, karena kalau tidak dilanjut sampai ke sana percuma di turap dan banjir makin parah, yaa tetap banjir, cuma sebelum di turap dan sesudah di turap, itu lebih bagus sebelum di turap, karena kalau banjir, paling satu jam sudah surut lagi, tapi kalau di turap, itu surutnya lama, karena kesana kan yang di muara belum dilanjut, jadi airnya kesini semua, jadi kalau misalnya sudah surut atau sudah normal, balik lagi kesana. Maka nya saya berani tandatangan terkait adanya lahan yang belum dibayar, saat saya masih menjabat RT, saya ikut pengukuran juga, dan itu saya pernah lihat surat dari Walikota, sudah di bayarkan, yang masalah garapan- garapan disana. 


" Tanggapan Lurah terkait tandatangan surat, Lurah bertanya, Pak RW kemarin tandatangan apa, saya jawab, masalah turap Pak, yaitu adanya tanah yang belum dibayarkan, lalu saya tandatangan, karena kalau ini tidak ditandatangani oleh saya, turap gak bakalan kelar Pak, udah begitu saja ", jelas Aidillah.


" Harapan saya, pengennya turap di lanjut, yang penting saya mah bisa  mengurangi banjir. Terkait masih adanya lahan yang belum dibayar, tolong saja di bayarin, yang penting proyek turap di lanjut, untuk itu kepada pihak kelurahan, saya bisa bantu, warganya juga saya bisa bantu, karena turap sangat dibutuhkan Pak, jadi kalau sudah di buat turap, ajukan dalam Musrenbang  untuk pengecoran, maka nya saya mendesak banget, jadi saya berharap lahan warga di bayarlah, duitnya pemerintah kan ada, biar turap bisa di lanjutkan dan bisa mengurangi banjir ", pungkas Aidillah yang di jumpai pada Sabtu ( 4/4/2026 ).


Red

AWII Tangerang Raya, Soroti SILPA Rp. 501 Miliar, Sekda Kota Tangerang Didesak Evaluasi Total APBD 2023


Tangerang. DUASISINEWS. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Tangerang Raya melayangkan pengaduan masyarakat (DUMAS) kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang terkait dugaan ketidakwajaran dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.


Pengaduan tersebut disampaikan oleh Sekretaris AWII DPC Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.


“ Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Kami melihat ada sejumlah indikator yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik ", ujar Agus dalam keterangannya, pada Rabu ( 1/4/2026 )


Pendapatan Tak Capai Target, Belanja Tak Terserap Maksimal


Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi APBD 2023 yang dianalisis, pendapatan daerah yang ditargetkan sekitar Rp. 5,08 triliun hanya terealisasi sekitar Rp. 4,69 triliun atau sekitar 92 persen.


Di sisi lain, belanja daerah yang dianggarkan sekitar Rp. 5,02 triliun juga tidak terserap secara maksimal, dengan realisasi di kisaran Rp. 4,69 triliun.


Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi lemahnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program di lapangan.


Belanja Modal Disorot, Proyek Diduga Tidak Optimal

AWII juga menyoroti rendahnya realisasi pada sejumlah pos belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan daerah.


“ Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, pertanyaannya sederhana : apakah programnya tidak jalan, atau ada persoalan lain di balik itu ? ” tegas Agus.


Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.


SILPA Rp. 501 miliar jadi sorotan keras

Salah satu poin paling krusial adalah munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp. 501 miliar.


Nilai tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi mengindikasikan adanya :


Kegiatan yang tidak terlaksana Perencanaan anggaran yang tidak matan Hingga potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah


“ Anggaran itu disusun untuk digunakan, bukan untuk mengendap. SILPA besar harus dijelaskan secara transparan ", ujarnya.


Sekda Diminta Turun Tangan, Evaluasi Menyeluruh


Melalui DUMAS yang telah disampaikan, AWII mendesak Sekretaris Daerah Kota Tangerang untuk segera mengambil langkah konkret.


Di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi APBD 2023 serta menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberikan penjelasan terbuka kepada publik.


Selain itu, AWII juga mendorong adanya transparansi hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.


AWII Tegaskan Komitmen Kawal Hingga Tuntas


AWII DPC Tangerang Raya menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan.


“ Ini bagian dari komitmen kami sebagai kontrol sosial. Kami tidak ingin pengelolaan anggaran daerah berjalan tanpa pengawasan publik ", pungkas Agus.


( Boby/Aldo )

Transparansi Dipertanyakan, AWII Desak Walikota Bertindak


Tangerang Selatan. DUASISINEWS. Transparansi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan. Sekretaris DPC AWII Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, secara tegas mempertanyakan keseriusan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat (DUMAS) yang hingga kini belum mendapatkan respons jelas.


Menurut Agus, laporan yang telah disampaikan oleh pihaknya bukan tanpa dasar. Seluruh dokumen dan data pendukung akan dilengkapi setelah itu dan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, hingga saat ini, tindak lanjut dari dinas terkait dinilai masih belum menunjukkan itikad transparansi yang semestinya.


“Kami mempertanyakan komitmen transparansi dari Dinas SDABMBK. Jika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, lalu di mana letak akuntabilitasnya ?” tegas Agus.


Ia menilai, kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya respons birokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, khususnya terhadap kinerja dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.


“Transparansi bukan sekadar wacana. Ini soal tanggung jawab. Ketika DUMAS diabaikan, maka publik berhak curiga,” tambahnya.


Agus juga secara terbuka mendesak Wali Kota Tangerang Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya, termasuk Dinas SDABMBK.


“ Kami mendorong Wali Kota untuk turun tangan. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” ujarnya.


Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa AWII tidak akan berhenti dalam mengawal setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pihaknya membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.


“ Kami siap membawa ini ke Ombudsman maupun Inspektorat Jenderal jika memang diperlukan,” pungkas Agus.


( Aldo )

Amil Zakat Masjid Jami At Taubah, Total Persada Raya, Menerima Dan Menyalurkan Zakat Fitrah Ramadhan 1447 H



Tangerang. DUASISINEWS. Panitia Amil Zakat DKM Masjid Jami At Taubah, Perumahan Total Persada Raya, RW 07 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Seperti yang terlihat pada Kamis ( 19/3/2026 ) panitia Amil Zakat fitrah sedang menerima pembayaran zakat fitrah dari beberapa warga, sementara terlihat pula tumpukan kantong berisi beras zakat fitrah yang sudah siap untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya ( Mustahik ).



Menurut salah satu panitia Amil Zakat masjid At Taubah, ustadz Turmudi, dijelaskan, bahwa penerimaan zakat fitrah berupa uang dan beras ini, dari warga yang berada di sekitar lingkungan masjid, khususnya RT 03 dan RT 05 di RW 07 dan pada sore hari ini, Kamis tanggal 19 Maret 2026 panitia Amil Zakat masjid At Taubah, masih menerima pembayaran zakat fitrah, dan Alhamdulillah pada hari ini kami juga sudah siap untuk menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerima zakat fitrah, khususnya kepada para Mustahik yang berada di RT 03 dan RT 05 di wilayah RW 07  ", tutur Ustadz Turmudi.




" Kami berterimakasih kepada warga yang telah membayarkan zakat fitrah nya,  semoga diterima ibadahnya, diberikan keberkahan dan pahala dari Allah SWT, begitu juga dengan para panitia Amil Zakat dan para pengurus DKM masjid At Taubah, selalu diberikan kesehatan dalam melayani umat dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,  aaamiin .. ", pungkas Ustad Turmudi. 

 



Soleh

Pererat Silaturahmi Dan Berharap Keberkahan, Ormas FBB DPD Kota Cilegon, Berbagi Takjil Dibulan Ramadhan


Cilegon. DUASISINEWS. Dalam upaya mempererat hubungan silaturrahmi dan mengharap keberkahan serta pahala dibulan suci Ramadhan, Ormas Frent Banten Bersatu (FBB) DPD Kota Cilegon yang diketuai oleh Bapak Abdurrahman Suhu, di bawah pimpinan Ketua Umum H. Moch Soleh, MA, aktif melakukan kegiatan sosial berbagi takjil pada bulan Ramadan, tepatnya pada hari Rabu, 18 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum positif, di mana disaat sebagian orang sibuk mempersiapkan Hari Raya, ormas tersebut turun ke jalan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang berpuasa.



Berdasarkan informasi yang didapat, kegiatan berbagi takjil telah di jadwalkan sebagai berikut :

Ketua DPD FBB Kota Cilegon : Abdurrahman Suhu

Ketua Umum : H. Moch Soleh, MA 

Waktu Kegiatan : Rabu, 18 Maret 2026

Konteks: Bulan Ramadan 1447 H / Ramadan 2026.



Menurut Ketum Ormas FBB, H. Moch. Soleh, yang dihubungi melalui WhatsApp, menyampaikan, " Kegiatan sosial seperti berbagi takjil dan santunan merupakan agenda rutin yang kerap dilakukan oleh Ormas FBB di Kota Cilegon selama bulan suci Ramadhan untuk mempererat silaturahmi. Semoga saja ormas FBB ke depan lebih maju lagi dan semoga rezeki nya berlimpah. Hingga bisa lebih di tingkatkan lagi hal hal yang positif terkait keagamaan dan saling berbaginya. Aamin.


( Aldo )