Ketua Umum Ormas FBB, Sikapi Rencana Pilkada Oleh DPRD

Tangerang. DUASISINEWS. Rencana pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) yang rencananya akan di selenggarakan oleh DPRD, disikapi oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya yakni dari Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ) H. Moch. Soleh MA. 

Menurut Ketum FBB, " Organisasi masyarakat Front Banten Bersatu (FBB), diwakili oleh Ketua Umum H. Moch Soleh, MA dan jajaran pengurus, menyatakan penolakannya terhadap proposal pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan atau ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). FBB beralasan bahwa metode tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Pernyataan ini mencerminkan sikap politik FBB terkait wacana sistem Pilkada di Indonesia. Di negara yang menganut demokrasi, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan prinsip fundamental dalam menentukan pemimpin eksekutif di tingkat daerah ( Gubernur, Bupati, Wali Kota ) ", tutur H. Moch. Soleh, pada Minggu ( 18/1/2026 ).

Sebagai wadah aspirasi, FBB dapat menyalurkan pandangan ini melalui penyampaian aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau DPRD Provinsi juga DPRD Kota/ kabupaten. Khusus nya di Banten umum nya di Indonesia. Partisipasi dalam ruang publik dan diskusi yang membahas revisi undang-undang terkait Pilkada. Penyampaian petisi atau pernyataan sikap resmi yang ditujukan kepada lembaga eksekutif dan legislatif terkait.

( Aldo )

Read More

Evaluasi Kenaikan Tunjangan DPRD Kota Tangerang Mungkin Diam - Diam Dibatalkan, Karena Ini Alasannya

Tangerang. DUASISINEWS. Tidak hanya di pusat, didaerah pun kenaikan tunjangan anggota dewan pernah menjadi  sorotan  tajam.  Pernah Memicu gelombang demonstran , mendesak agar  kenaikan tunjangan anggota dewan di evaluasi dan dibatalkan.

Didaerah lain, seperti di Kabupaten Tangerang,  aspirasi   dan desakan rakyat  didengar dan diperjuangkan. Tidak harus berlarut - larut,  kenaikan tunjangan dewan di evaluasi dan batalkan. Berbeda dengan yang terjadi di Kota Tangerang, sampai saat ini  belum terdengar adanya evaluasi kenaikan  tunjangan anggota dewan.Padahal sebelumnya ramai  diberitakan,  bahwa Walikota  dan Ketua DPRD kota Tangerang menegaskan akan segera mengevaluasi kenaikan tunjangan DPRD. Namun ternyata ketegasan tersebut cuma  omon-omon , sampai saat ini belum ada tanda - tanda akan segera ada evaluasi kenaikan tunjangan DPRD Kota Tangerang. 

Mungkin secara diam  - diam  rencana  evaluasi  kenaikan tunjangan anggota dewan Kota Tangerang di tiadakan, karena : 

1. Mungkin Karena masyarakat Kota Tangerang sudah merasakan kemakmuran dan kesejahteraan pembangunan . Sehingga tidak terjadi  gejolak , mendesak agar  tunjangan anggota dewan  Kota Tangerang dibatalkan 

2. Mungkin masyarakat Kota Tangerang, menganggap kenaikan tunjangan. anggota  dewan layak didapatkan ,  sehingga menganggap  tidak perlu dipermasalahkan 

Namun itu  baru kemungkinan - kemungkinan. Fakta atau realitanya masih perlu penelusuran dan tanggapan langsung dari berbagai kalangan  masyarakat Kota Tangerang.

Bagaimana menurut pendapat anda ? Apakah sependapat dengan  kemungkinan - kemungkinan tersebut diatas ?

Atau mungkin. sebaliknya, tidak  sependapat alias membatah kemungkinan - kemungkinan  tersebut diatas.

Lantas bagaimana bila dari hasil penelusuran, ternyata lebih banyak masyarakat yang tidak sependapat dengan kemungkinan - kemungkinan tersebut ?

Nasi sudah menjadi bubur, apapun kemungkinannya , masyarakat akan sangat sulit merubah kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemangku kebijakan tertinggi di Kota Tangerang. 

Kita jadikan bubur itu menjadi bubur spesial.  Kita  oleh dan kita desak agar kualitas kerja para anggota dewan  ditingkatkan, sesuai dengan kenaikan tunjangan yang didapatkan.

Kita kawal agar para anggota dewan tidak di nina bobokan oleh kenaikan tunjangan. Kita  dorong.agar para anggota dewan Kota Tangerang lebih berani memperjuangkan kepentingan masyarakat secara berkeadilan. 

Penulis : Asep WW

               ( MCI Kota Tangerang )

Read More

LSM MAUNG Kota Tangerang : Mengkritisi Bukan Benci, Tapi Kami Peduli

Tangerang. DUASISINEWS. Kritikan mungkin dianggap sebagian pemangku kebijakan, dianggap kebencian atau mengganggu proses pembangunan, namun masih ada bahkan mungkin banyak yang  bijak dan menganggap bahwa kritikan adalah salah satu bentuk kepedulian atau menganggap sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan pembangunan kearah yang jauh lebih baik. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan ( LSM MAUNG) DPC Kota Tangerang, M. Soleh, pada Minggu ( 4/1/2026 ).

" Mungkin sebagian OPD,  Walikota dan DPRD Kota Tangerang menganggap kritikan - kritikan yang pernah kami sampaikan   dianggap benci dan menggangu perkembangan pembangunan. Bila seandainya memang beranggapan demikian, itu salah besar dan perlu diluruskan ", tegas M.  Soleh.

" Kami mengkritisi  jangan lantas dianggap oposisi dan bukan berarti kami benci. Tapi kami sangat peduli  dan ingin proses pembangunan bisa bergerak kearah yang jauh lebih baik, yaitu proses pembangunan yang dirasakan secara berkeadilan. Kita seringkali menyadari, bahwa dalam proses pembangunan jarang  ada yang sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Namun jangan dijadikan alasan  untuk menutupi kesalahan atau kekurangan ", tambah M. Soleh 

" Bagi seorang pemimpin yang bijaksana, tidak akan tendensi dan benci  saat dikritisi. Justru  sebaliknya akan mengapresiasi dan akan dijadikan evaluasi. Terlebih kritikan tersebut didasari argumentasi dan rasa tanggung jawab tinggi. Dengan adanya kritikan, jadi tidak terlena dan bisa lebih tahu kesalahan atau kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang mengkritisi tidak bisa dituntut memberikan solusi, karena yang berwenang dan berkewajiban memberikan solusi itu adalah pemangku kebijakan tertinggi di daerah, yaitu Walikota bersama DPRD. Jadi kami tegaskan kembali, mengkritisi bukan membenci, tapi kami peduli dengan kota kami ", ucap M. Soleh.

( WP )

Read More

Intan Resmi Jabat Ketua Golkar Kabupaten Tangerang

TANGERANG. DUASISINEWS. Setelah melewati persidangan dalam musda partai Golkar yang digelar pada Rabu (17/12/2025), akhirnya Intan secara resmi memimpin Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang juga wakil Bupati Tangerang tersebut secara sah menahkodai Partai Golkar periode 2025 - 2030.

Rapat pleno yang dipimpin oleh Sanusi Pane tersebut berjalan lancar, usai membacakan tata tertib ( tatib), kemudian peserta rapat  yang terdiri dari 29 ketua PK Golongan Karya kecamatan dan organisasi sayap dan organisasi Pendiri menyepakati Hj Intan Nurul Hikmah menjadi ketua DPD I Golkar Kabupaten Tangerang dan langsung diteriaki setuju oleh seluruh Perta sidang.

Ketua sidang  Sanusi Pane mengatakan bahwa rapat pleno yang dihadiri seluruh peserta Musda ke XI menyepakati Intan Nurul Hikmah menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, sidang pleno komisi juga menerima laporan pertanggung jawaban ( LPJ) ketua DPD Golkar sebelumnya, dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap para peserta yang telah mengikuti jalannya sidang pleno dengan aman dan lancar.

" Alhamdulillah proses tahapan sidang pleno  berjalan dengan aman dan lancar,"tandasnya.

Sementara Ketua Panitia Musda Golkar Muhamad Amud Mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Musda Golkar Ke XI ini, karena telah bersama-sama mensukseskan kegiatan Musda ini, dirinya  juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Intan sebagai Ketua DPD II  Golkar Kabupaten Tangerang, semoga dengan terpilihnya ketua baru, Golkar semakin maju dan solid, sehingga pada Pemilu 2029 mendatang, Golkar meraih kemenangan.

Sementara Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang terpilih Intan Nurul Hikmah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan seluruh kader Golkar, dia akan berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar , dia juga berharap agar Golkar bisa menambah kursi di legislatif pada Pemilu 2029 mendatang.

" Kita harus bersatu, karena tantangan pada masa yang akan datang sangatlah berat sesuai arahan dari Ketua Golkar Provinsi Banten ", tandasnya.

( Suryadi Yacob )

Read More

Tinggalkan 'Soft Diplomacy', Pakar Desak Indonesia Terapkan Smart Diplomacy Via ASEAN Dan OKI Untuk "Tekan China"

JAKARTA. DUASISINEWS. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, menghadapi dilema pelik dalam menyikapi isu genosida terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Dalam webinar internasional bertajuk "Uyghur Genocide Day: Examining Opportunities and Obstacles," yang diselenggarakan oleh HUPI, GHARIS, dan ISU, para pakar menyimpulkan bahwa posisi strategis Indonesia terbentur realitas ketergantungan ekonomi masif pada Tiongkok.

Diskusi yang digelar untuk memperingati pengakuan genosida Uyghur oleh Uyghur Tribunal pada 9 Desember 2021 tersebut, menyoroti jurang lebar antara tuntutan moral konstitusi dan kepentingan geopolitik.

Bukti Genosida dan Pembersihan Identitas

Dr. Omer Kanat, Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project (UHRP) dan keynote speaker, menegaskan bahwa situasi di Turkistan Timur (Xinjiang) adalah upaya sistematis penghapusan identitas etnis, bukan sekadar isu politik.

"Fakta di lapangan mengerikan: Al-Qur'an disita, masjid bersejarah dihancurkan atau dijadikan tempat hiburan, dan anak-anak dipisahkan secara paksa. Bahkan berdoa di rumah pun tidak diperbolehkan ", ujar Dr. Kanat.

Ia juga dengan keras membantah narasi normalisasi yang disebarkan Tiongkok melalui video propaganda yang menampilkan kehidupan damai. Dr. Kanat menyebut rekaman orang sholat atau menari adalah pertunjukan yang direkayasa (staged) untuk menutupi praktik nyata seperti indoktrinasi di kamp dan sterilisasi paksa terhadap wanita Uyghur yang terus berlanjut.

Ketergantungan Ekonomi Hambat Solidaritas

Policy Researcher Erika Maya memaparkan analisis tajam mengenai sikap "Diplomasi Lunak" (Soft Diplomacy) yang dipilih Jakarta. Menurutnya, keputusan ini adalah hasil tarik ulur antara idealisme dan pragmatisme.

"Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan volume mencapai USD 150 miliar. Risiko hilangnya investasi atau gangguan perdagangan sangat besar jika Indonesia mengambil sikap konfrontatif," jelas Erika.

Ketergantungan ekonomi inilah yang membuat Indonesia memilih dialog tertutup, berbeda dengan negara Barat yang tidak memiliki keterikatan ekonomi seberat itu. Erika lantas merekomendasikan Smart Diplomacy: menggabungkan tekanan terukur melalui forum OKI dan ASEAN dengan diversifikasi ekonomi, agar Indonesia tidak rentan didikte oleh satu negara saja.

Perang Narasi dan Sensor AI

Direktur HUPI Hotmar Simanjuntak menambahkan bahwa advokasi di Indonesia menghadapi tantangan besar karena isu Uyghur sering dianggap hoaks atau tenggelam oleh isu domestik.

Menyambung hal ini, Arafat ST, pemerhati kebijakan dan teknologi, menunjukkan adanya sensor aktif dalam perang narasi digital. Ia membandingkan hasil pencarian "Genosida Uyghur" antara AI global (Gemini/Google) yang menyajikan bukti pelanggaran HAM, dengan AI buatan Tiongkok (DeepSeek) yang memblokir akses informasi sensitif tersebut.

Ketua GHARIS Jakarta, Rafi Amar, menekankan bahwa di tengah kebuntuan diplomatik, kekuatan sipil dan pemuda menjadi krusial. "Kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur," ujarnya, mendorong pemuda memanfaatkan aktivisme digital untuk melawan propaganda dan membangun kesadaran global.

Webinar tersebut diakhiri dengan seruan untuk terus menyuarakan keadilan Uyghur dan menggalang bantuan kemanusiaan, menegaskan bahwa dukungan masyarakat sipil tetap menjadi kunci utama.

Tagar untuk Berita Ini

#SaveUyghur #UyghurGenocide #HumanRights #SoftDiplomacy #SmartDiplomacy #IndonesiaUyghur #DiplomasiHAM #SolidaritasUyghur #HUPI #GHARIS

( Red )

Read More

Kejari Seolah Tutup Mata, MCI Bongkar Dugaan Kasus Korupsi DPRD Kota Tangerang

Tangerang. DUASISINEWS. Beberapa waktu lalu ramai dan viral dibeberapa media Online terkait   dugaan kasus Korupsi tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang yang di laporkan oleh  MCI ke Kantor Kejaksaan Negri.

Menurut Kabid Humas MCI Kota Tangerang, M. Soleh,  laporan dugaan kasus Korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang sudah dilaporkan  pada tanggal 24 Oktober 2025. Namun sampai saat ini belum  juga direspon. 

" Saya sudah mengirimkan surat laporan terkait dengan korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2025, namun sampai saat ini sudah satu bulan lebih, belum juga ada  tanggapan atau respon  dari  Kejaksaan Negri Kota Tangerang. Tadi saya ke Kantor Kejaksaan Negeri menanyakan tindak lanjut laporan tersebut. namun  disuruh menunggu, hadeh..", ungkap M.Soleh dengan nada kecewa usai keluar  dari kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada Senin siang ( 8/12/2025 ).

M. Soleh, menyebutkan bila laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Kejari  Kota Tangerang terindikasi kuat  bekerja sama membiarkan atau menutupi dugaan kasus Korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang 

" Jelas dan terang benderang,  bila laporan kami  terkait  dugaan kasus Korupsi tunjangan DPRD Kota Tangerang  tidak  ditindaklanjuti, maka bisa di indikasikan, kejari Kota  Tangerang bekerjasama  membiarkan atau menutupi Kasus tersebut. Copot saja Kepala Kejari Kota Tangerang kalau kurang berani dan kurang tegas menindaklanjuti dugaan kasus Korupsi pejabat eksekutif dan legislatif Kota  Tangerang, untuk itu saya akan terus tanyakan ke Kejari Kota Tangerang terkait Pengaduan kami ini, sampai ada jawaban dari pihak Kejaksaan Negeri ", pungkas M. Soleh.

( AWW )

Read More

Para Aktifis Serukan Aksi Demo Dukung Fatwa MUI, Terkait PBB Berkeadilan

Tangerang. DUASISINEWS. Setelah beberapa waktu lalu ramai isu kenaikan tunjangan DPRD, kini masyarakat mulai ramai menyoroti Fatwa MUI  terkait PBB Berkeadilan.  Bahkan beberapa  Aktifis  LSM  menyerukan  kepada masyarakat sekaligus mendesak  Pemerintah Daerah agar mendukung Fatwa MUI tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris LSM Gepruk yang juga sebagai wartawan senior, Endah Prihatiningsih SH, menegaskan, bahwa fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan wajib didukung  oleh Pemerintah Daerah .  Menurut Endah Prihatiningsih, bila Pemerintah Daerah tidak mendukung maka harus ada gerakan aksi demo dari berbagai kalangan masyarakat.

" Kita desak pemerintah daerah agar mendukung Fatwa MUI tersebut dan bila mana tidak direspon kita adakan aksi demo  mendesak pemerintah daerah mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan ", tegas Endah Prihatiningsih, melalui  WhatsApp pada Sabtu ( 6/12/2025 ).

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua umum DPP Forum Rakyat Anti Korupsi  ( Fraksi ) yang  juga aktif sebagai Lawyer ,  Zulkaydi Wiranegara SH, MA., CLA menyerukan kepada  masyarakat agar melakukan aksi demo mendesak pemerintah daerah agar mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan. 

" Ya, bila pemerintah daerah, khususnya di wilayah Tangerang Raya tidak merespon, tidak peduli, alias tidak mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan , kita serukan atau kita ajak masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa mendesak Pemerintah Daerah agar mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan. Saya yakin  seyakin-yakinnya sangat  banyak  kalangan masyarakat yang mendukung Fatwa MUI terkait terkait PBB Berkeadilan, aneh dan sangat ironis bila ada Pemerintah Daerah  tidak mendukung Fatwa MUI tersebut ", Zulkaydi Wiranegara, saat dihubungi melalui hubungan telepon seluler, pada Sabtu ( 6/12/2026 ) 

Begitu pun juga dengan   yang   disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Media Banten Ngahiji, M. Soleh, menyampaikan  dukungan terhadap Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan dan menyatakan siap  melakukan  gerakan aksi unjuk rasa. 

" Tidak ada alasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah menolak Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan, karena jelas ini menyangkut masalah  keadilan  yang  dirasakan oleh masyarakat, terlebih sudah di Fatwakan oleh para ulama berintegritas ", ujar M. Soleh.

" Jadi  jelas, bila ada Pemerintah Daerah yang tidak mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan, berarti pemerintah daerah tersebut tidak peduli  masa bodoh alias tidak ada rasa keadilan, saya   sangat setuju dengan teman - tenan  yang lainya,  bila Pemerintah Daerah tidak mendukung Fatwa MU terkait PBB Berkeadilan kita adakan aksi unjuk rasa ", tegas M. Soleh saat ditemui di salah satu kantor Pengacara di Wilayah Kecamatan Periuk, Kota  Tangerang.

Pewarta : AWW 

Read More

Uus Kuswanto Pernah Diperiksa Kejati DKI Terkait Dugaan Korupsi Disbud, Kelayakan Sebagai Calon Sekda Disorot Publik

JAKARTA. DUASISINEWS. Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, tercatat pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI. Pemeriksaan berlangsung pada Januari 2025 sebagai bagian dari penyelidikan penggunaan anggaran kegiatan seni dan budaya.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan bahwa penyidik memanggil 10 saksi, termasuk Uus Kuswanto. Selain Uus, penyidik juga memeriksa mantan pejabat Disbud, direktur perusahaan, dan pengelola sanggar seni. Syahron menegaskan bahwa pemanggilan saksi merupakan prosedur untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Setelah pemeriksaan, Uus Kuswanto menyampaikan klarifikasi bahwa penyidik menanyakan keterangannya terkait sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif, Iwan Henry Wardhana (IHW). Uus menekankan bahwa pemeriksaan berlangsung singkat dan hanya meminta konfirmasi mengenai kehadirannya dalam kegiatan tersebut.

Dalam perkara ini, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka pada 2 Januari 2025:

Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Mohamad Fairza Maulana, Plt Kabid Pemanfaatan Disbud

Gatot Arif Rahmadi, pemilik event organizer

Ketiganya diduga membuat kegiatan fiktif dan menggunakan sanggar seni fiktif untuk mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Modus tersebut diduga digunakan untuk mencairkan dana kegiatan seni dan budaya yang nilainya mencapai sekitar Rp150 miliar.

Dugaan penyimpangan anggaran berskala besar ini memicu perhatian publik, terutama karena melibatkan pejabat struktural di lingkungan Disbud DKI Jakarta.

Pemeriksaan Uus Kuswanto sebagai saksi kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kelayakannya sebagai calon Sekda DKI. Sebagian pihak menilai bahwa pemanggilan saksi dalam kasus korupsi dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas calon pejabat tinggi. Namun, Uus menegaskan bahwa keterangannya bersifat administratif dan tidak terkait penyalahgunaan anggaran.

Kontroversi ini kini menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam proses penentuan Sekda DKI Jakarta.

( Red )

Read More

Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tangerang Mengadakan Acara Tasyakuran HUT Ke 61

Kabupaten Tangerang. DUASISINEWS. Dalam rangka memperingati Hari ulang tahun ( HUT) Ke- 61 partai golkar dan sebagai bentuk wujud kepedulian Dewan Pimpinan Daerah( DPD) partai golkar kabupaten Tangerang provinsi Banten, menggelar berbagai kegiatan seperti donor darah cek kesehatan santunan anak yatim dan duafa, kemudian di adakan tasyakuran, pemotongan nasi, tumpeng pembagian sembako di halaman, kantor (DPD) Daerah kabupaten Tangerang, desa Kadu Agung, pada hari minggu (27/10/2025)

Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Dewan pembina parpol. Ketua DPD  Partai Golkar sekretaris Bendahara seluruh anggota partai golkar pengurus Dan kader partai golkar, ibu intan Nurul hikmah selaku wakil bupati sekalian ketua DPP)Partai Golkar, yang juga ikut hadir dalam acara tasyakuran, beliau menyampaikan dalam wawancara dengan awak media, pada masyarakat desa Kadu Agung, Matagara. Berharap mudah mudahan partai  golkar Ini ada selalu di tengah tengah masyarakat, Kabupaten tangerang dan bisa membersamai pemerintah kabupaten Tangerang dan bersama sama membangun khususnya Kabupaten Tangerang, Golkar semakin solid dan Golkar sebagai salah satu pendukung pemerintah di kabupaten Tangerang. Harus berperan aktif untuk pembangunan apalagi yang bersifat untuk kebutuhan masyarakat, dan mudah, golkar juga untuk kedepannya makin jaya. 

Acara ini juga, berlangsung dengan aman dan kondusif, Intan Nurul hikmah selaku wakil bupati tangerang mengatakan ucapan Terima kasih kepada seluruh anggota partai golkar yang telah hadir dalam acara ini, semoga seluruh anggota partai golkar yang bekerja keras Membesarkan partai, semoga kedepannya nama Golkar bisa makin maju kuat dan bermanfaat untuk masyarakat kabupaten Tangerang, 

Partai Golkar  yang memang sudah di kenal masyarakat,dengan usianya sudah 61 tahun,sudah tidak asing lagi nama, golkar di kalangan masyarakat Indonesia, yang mungkin insa allah kedepannya akan selalu ada bagi masyarakat,dan semoga acara tasyakuran ini bisa menjadi berkah untuk kita semua khusus nya bagi masyarakat kabupaten Tangerang, 

Partai Golkar adalah partai besar Dengan sejarah panjang dalam perjalanan politik Indonesia, banyak kebijakan penting yang lahir dari Kader-kader golkar baik pusat maupun daerah, semoga hari ulang tahun (HUT) Ke 61 memperat semangat Pengabdian Kader golkar di seluruh tingkatan.

Reporter : S. Yacob

Read More

Warga Total Persada, Kelurahan Gembor Kecewa, Karena Tak Dilibatkan Dalam Pemilihan Ketua RW 07

Tangerang. DUASISINEWS. Pemilihan Ketua RW 07 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang dikeluhkan oleh warganya, hal ini disebabkan adanya pemilihan Ketua RW 07 yang dilakukan, tidak melibatkan warga dan menurut warga RW 07 dilakukan secara aklamasi dan diam-diam, tanpa adanya proses demokrasi. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan poster yang bertebaran di wilayah Total Persada RW 07 Kelurahan Gembor yang menyatakan menolak hasil pemilihan yang mencederai demokrasi.

Saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Ketua RW 07, Karso, mengatakan, " itu sebenarnya kepentingan pribadi dan pemilihan Ketua RW tidak melanggar Perwal, untuk lebih jelasnya, tanya saja ke Lurah Gembor ", ujarnya saat ditelepon melalui WhatsApp pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Beberapa warga RW 07 yang di jumpai awak media, diantaranya berinisial H, AS, Abd, mengatakan, memang tidak ada pemilihan Ketua RW 07 saat ini dan pemilihan sepertinya di lakukan secara aklamasi dan hening, tidak ada sistem pemilihan atau demokrasi dalam memilih Ketua RW 07.

Saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Lurah Gembor, Ahmad Nurdin, menyampaikan, " warga yang mana, pemilihan melalui musyawarah, ente bilang hening, emang yang memihak ke yang menang, bukan warga, sudah dilakukan, sesuai Perwal ", tulis Ahmad Nurdin yang di sampaikan melalui WhatsApp kepada awak media pada Minggu ( 19/10/2025 )

Dalam pemilihan Ketua RW 07 tahun ini memang berbeda, biasanya pemilihan Ketua RW dilakukan secara demokrasi yang melibatkan warga, tetapi tahun ini diduga dilakukan secara aklamasi, tanpa ada pemberitahuan ke warga sehingga warga RW 07 menilai bahwa warga tidak dianggap pada saat pemilihan Ketua RW 07 tahun 2025 ini, sehingga menimbulkan polemik diantara warga RW 07.

( Red )

Read More

Aksi Tak Ditanggapi, Kami Tidak Peduli Dan Akan Tetap Beraksi

  

Tangerang. DUASISINEWS. Gerakan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum, menjadi  salah satu cara  efektif dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, harapan atau tuntutan kepada para  unsur eksekutif maupun legislatif.

Secara umum  tujuan dan target aksi unjuk rasa   adalah menuntut agar  harapan, keinginan atau  aspirasi yang disampaikan ditanggapi dan ditindaklanjuti. Namun  di Kota  Tangerang  ada gerakan   yang tidak terlalu berharap tuntutannya ditanggapi Dan ditindaklanjuti oleh unsur legislatif . 

Kurang yakin dan ragu dengan sikap  DPRD Kota Tangerang  yang  sepeda kurang peduli alias masa bodo dengan aspirasi atau tuntutan masyarakat yang meminta kenaikan tunjangan anggota dewan Kota Tangerang dibatalkan.

" Anjing menggonggong kafilah berlalu, mungkin itu yang ada dibenak mereka."

Meskipun demikian, akan ada aksi  yang  sulit diajak kompromi,  mengkritisi dan menyikapi  DPRD Kota Tangerang yang  merasa punya kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Gerakan akan terus terjadi, konsistensi tinggi dan sulit diajak kompromi. Karena tujuannya bukan  hanya ingin aspirasi  ditanggapi atau ditindaklanjuti  tetapi  mengajak, mempengaruhi,  mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar berani  bergerak melawan ketidakadilan, keserakahan atau kedzaliman yang dipertontonkan oleh pemegang kekuasan.

Menjadi  pemantik  bergerak perlahan  menggelinding  seperti bola salu,   menjadi  kekuatan besar menghantam siapapun yang ada dihadapan. Ditanggapi atau tidak  itu nomor  tiga  nomor satunya adalah membuktikan bahwa di Kota Tangerang masih ada bahkan masih banyak masyarakat yang peduli dan berani bergerak melawan ketidakadilan, yaitu masyarakat yang ingin merasakan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan.  Bukan masyarakat  nyinyir  yang hanya bisa teriak minta  diperhatikan tanpa  melakukan perjuangan. 

Pewarta : AWW 

Read More

Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD Kota Tangerang, FPK Berencana Gelar Aksi

Tangerang. DUASISINEWS. Akibat rasa kecewa dengan sikap anggota  DPRD Kota Tangerang yang dianggap  kurang aspiratif, kurang peduli dan kurang memiliki rasa empati , Masyarakat Kota Tangerang yang menamakan Front Pembela Keadilan ( FPK ) menyatakan berencana menggelar aksi unjuk rasa  menuntut  kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kota Tangerang agar dibatalkan. 

Koordinator aksi, M.  Soleh menyampaikan dalam aksi tersebut akan membawa puluhan Emak - emak dari keluarga kurang mampu untuk  diberikan sembako berupa beras 5 kg, minyak sayur 1 kg dan uang sebesar Rp.  100.000,-

" Dalam aksi tersebut, Insya Allah kami akan membagikan sembako kepada  Emak - Emak dari kalangan masyarakat kurang mampu, tujuannya adalah untuk mengingatkan para anggota dewan agar tidak  sibuk  menikmati pajak rakyat,  tetapi lupa  dengan keluh kesah masyarakat, sungguh ironis .. gaji dan tunjangan DPRD Kota Tangerang naik cukup  fantastis, sementara masih banyak masyarakat  berkeluh kesah memikirkan beban hidup yang cukup berat ", kata Muhamad  Soleh dikediamannya, pada Sabtu (4/10/2025 )

Ia pun  menyampaikan rasa syukurnya karena rencana aksi tersebut  sudah mendapat bantuan  puluhan  paket sembako dari donatur ( hamba  Allah ) atau masyarakat yang cinta terhadap keadilan. 

" Alhamdulillah untuk anggaran sembako  yang akan dibagikan saat aksi demo nanti, saat ini kami sudah dapat bantuan sebanyak 20 paket sembako dari hamba Allah dan saya yakin, beberapa hari kedepan  akan bertambah lagi, sehingga akan semakin banyak warga kurang mampu yang akan mendapatkan sembako ", tambahnya. 

Saat ditanya, bagaimana  cara mengantisipasi  banyaknya masyarakat yang datang meminta sembako,  Muhamad  Soleh menjelaskan, sebelumnya sudah mendata jumlah  warga sesuai dengan jumlah sembako yang sudah disiapkan. 

" Tentunya segala sesuatunya sudah kami rencanakan,  sebelumnya kami sudah mendata dan memberikan kupon kepada Emak - emak yang akan mendapatkan sembako dan bila seandainya tiba-tiba banyak warga lain yang datang minta Sembako, silahkan saja minta kepada para anggota dewan, kan gaji dan tunjangannya, nilainya cukup fantastis, masa buat sembako warga kurang mampu dan nilainya ratusan ribu , tidak ngasih. Itu namanya tidak adil alias tidak mau peduli dengan masyarakat ditingkat bawah ", ujar Soleh.

Lebih lanjut, M. Soleh menegaskan  tujuan aksi demo tersebut  diantaranya adalah :

1. Menuntut   kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kota Tangerang dibatalkan 

2. Anggota DPRD Kota Tangerang jangan cenderung   memikirkan isi kantong pribadi tanpa peduli dengan keluh kesah masyarakat ditingkat bawah. 

3. Para Anggota DPRD Kota Tangerang harus lebih peka, peduli serta memiliki rasa empati  tinggi  terhadap keluh kesah masyarakat ditingkat bawah. 

" Aksi yang kami lakukan adalah sebagai salah satu bukti, bahwa di Kota Tangerang masih ada bahkan semakin banyak masyarakat yang cerdas serta berani menyampaikan  kebenaran,  menuntut keadilan ", tegas M. Soleh

Pewarta : Aldo 

Read More

Habib Idrus Dorong Pelatihan Kerja dan Beasiswa sebagai Implementasi Empat Pilar MPR RI

Tangerang. DUASISINEWS. Lebih dari 200 warga Rajeg menghadiri kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Rumah Haji Enju, Sukatani, Kabupaten Tangerang, Ahad (14/9). Acara yang diisi oleh Anggota DPR/MPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., berlangsung hangat dengan antusiasme peserta yang tinggi.

Rundown acara dimulai pukul 13.00 WIB dengan registrasi, dilanjutkan pembukaan yang mencakup menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Al-Qur’an, sambutan, doa, hingga sesi foto bersama. Pukul 14.30, Habib Idrus menyampaikan materi utama Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD 1945 beserta Ketetapan MPR, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam gotong royong, keadilan sosial, serta penghargaan terhadap perbedaan,” ungkapnya.

Diskusi berjalan interaktif ketika masyarakat mengangkat isu lapangan pekerjaan dan pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Habib Idrus menekankan pentingnya aksi nyata yang selaras dengan prinsip keadilan sosial.

“Lapangan kerja bisa diperkuat melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha agar masyarakat lebih mandiri. Sedangkan di bidang pendidikan, akses beasiswa harus terus diperluas—baik lewat program pemerintah seperti PIP dan KIP, maupun jalur lain—sehingga anak-anak dari keluarga sederhana tetap bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi,” jelasnya.

Habib Idrus menambahkan bahwa generasi muda perlu berperan aktif sebagai penggerak kemajuan bangsa. “Anak muda Rajeg harus berani berinovasi dan memanfaatkan teknologi, sementara negara hadir untuk memberikan dukungan penuh,” ujarnya.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB dengan penekanan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. “Kita boleh berbeda latar belakang dan pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu memecah belah. Justru di situlah makna Bhinneka Tunggal Ika,” pungkas Habib Idrus.

( Aldo )

Read More

Juhri Saputra Serahterimakan Jabatan Lurah Binong Kepada Sukri Ariansyah

 

TANGERANG. DUA SISI NEWS. Pemerintah Kelurahan Binong menyelenggarakan acara Lepas Sambut Lurah dan Kasi Pemberdayaan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru yang akan meneruskan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam acara ini, Juhri Saputra, S.IP., M.Si., resmi melepas jabatannya sebagai Lurah Binong. Beliau kini mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selama masa kepemimpinannya, Juhri dikenal sebagai pemimpin yang profesional, dekat dengan masyarakat, dan aktif dalam mendorong kemajuan Kelurahan Binong.

Jabatan Lurah Binong secara resmi diserahterimakan kepada H.Sukri Ariansyah, S.E., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Curug Kulon. Dikenal sebagai sosok yang berpengalaman, beliau diharapkan membawa semangat baru dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik yang semakin optimal bagi warga Binong.

Selain pergantian lurah, acara ini juga menandai peralihan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan. Rini Anggriani, S.Kom., M.M., yang selama ini menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan dan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada penggantinya, yaitu  Dedes Husriani, S.Kep.

Pergantian pejabat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kelurahan Binong. Serah terima jabatan dilakukan secara khidmat, disaksikan oleh Anggota DPRD Provinsi Banten, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sekcam Curug, Lurah Binong, Lurah Curug Kulon, FKDM Kel Binong, LPM Kel Binong, PKK Kel Binong, Babinkamtibmas Polsek Curug, Babinsa Koramil Curug, Para Tokoh masyarakat, Para Ketua RT, Forum RW Kelurahan Binong,  Tokoh agama, Karang Taruna, Staf kelurahan, dan Para Tamu Undangan.

Dalam sambutannya,  Juhri Saputra, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah yang telah saya emban selama menjabat sebagai Lurah Binong. Banyak kenangan, pelajaran, dan pengalaman berharga yang saya peroleh selama memimpin di sini. Saya juga mohon maaf apabila selama masa tugas saya terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat maupun jajaran aparatur kelurahan. 

" Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada saudara saya, Sukri Ariansyah, sebagai Lurah Binong yang baru. Saya percaya, dengan pengalaman, dedikasi, dan semangat beliau, Kelurahan Binong akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat kelurahan untuk mendukung penuh kepemimpinan beliau demi kemajuan bersama ", ucap Juhri

Sukri Ariansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kelurahan Binong memiliki potensi yang luar biasa, Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk bekerja secara terbuka, partisipatif, dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, demi mewujudkan Binong yang lebih maju, bersih, aman, dan sejahtera.

" Saya juga mengajak seluruh kelembagaan kelurahan, RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, serta seluruh warga untuk terus memperkuat semangat gotong royong, menjaga kerukunan, dan aktif dalam pembangunan di lingkungan kita masing-masing. InsyaAllah, dengan kebersamaan dan niat baik kita semua, kita bisa menjadikan Kelurahan Binong sebagai contoh wilayah yang harmonis, mandiri, dan berdaya saing ", ujar Sukri dalam sambutannya.

Acara yang digelar pada Rabu malam ( 23/7/2025 ) tersebut ditutup dengan pemberian cenderamata dan doa bersama, sebagai bentuk harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa keberkahan dan kemajuan bagi seluruh warga.

Pewarta : S Yakub

Read More

Juhri Saputra Serahterimakan Jabatan Lurah Binong Kepada Sukri Ariansyah

TANGERANG. DUA SISI NEWS. Pemerintah Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menyelenggarakan acara Lepas Sambut Lurah dan Kasi Pemberdayaan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru yang akan meneruskan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam acara ini, Juhri Saputra, S.IP., M.Si., resmi melepas jabatannya sebagai Lurah Binong. Beliau kini mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selama masa kepemimpinannya, Juhri dikenal sebagai pemimpin yang profesional, dekat dengan masyarakat, dan aktif dalam mendorong kemajuan Kelurahan Binong.

Jabatan Lurah Binong secara resmi diserahterimakan kepada H. Sukri Ariansyah, S.E., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Curug Kulon. Dikenal sebagai sosok yang berpengalaman, beliau diharapkan membawa semangat baru dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik yang semakin optimal bagi warga Binong.

Selain pergantian lurah, acara ini juga menandai peralihan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan. Rini Anggriani, S.Kom., M.M., yang selama ini menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan dan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada penggantinya, yaitu  Dedes Husriani, S.Kep.

Pergantian pejabat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kelurahan Binong. Serah terima jabatan dilakukan secara khidmat, disaksikan oleh Anggota DPRD Provinsi Banten, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sekcam Curug, Lurah Binong, Lurah Curug Kulon, FKDM Kel Binong, LPM Kel Binong, PKK Kel Binong, Babinkamtibmas Polsek Curug, Babinsa Koramil Curug, Para Tokoh masyarakat, Para Ketua RT, Forum RW Kelurahan Binong,  Tokoh agama, Karang Taruna, Staf kelurahan, dan Para Tamu Undangan.

Dalam sambutannya,  Juhri Saputra, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah yang telah saya emban selama menjabat sebagai Lurah Binong. Banyak kenangan, pelajaran, dan pengalaman berharga yang saya peroleh selama memimpin di sini. Saya juga mohon maaf apabila selama masa tugas saya terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat maupun jajaran aparatur kelurahan ", ungkapnya.

" Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada saudara saya, Sukri Ariansyah, sebagai Lurah Binong yang baru. Saya percaya, dengan pengalaman, dedikasi, dan semangat beliau, Kelurahan Binong akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat kelurahan untuk mendukung penuh kepemimpinan beliau demi kemajuan bersama ", ucap Juhri.

Sukri Ariansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kelurahan Binong memiliki potensi yang luar biasa, Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk bekerja secara terbuka, partisipatif, dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, demi mewujudkan Binong yang lebih maju, bersih, aman, dan sejahtera.

" Saya juga mengajak seluruh kelembagaan kelurahan, RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, serta seluruh warga untuk terus memperkuat semangat gotong royong, menjaga kerukunan, dan aktif dalam pembangunan di lingkungan kita masing-masing. InsyaAllah, dengan kebersamaan dan niat baik kita semua, kita bisa menjadikan Kelurahan Binong sebagai contoh wilayah yang harmonis, mandiri, dan berdaya saing ", ujar Sukri dalam sambutannya.

Acara yang digelar pada Rabu ( 23/7/2025 ) ditutup dengan pemberian cenderamata dan doa bersama, sebagai bentuk harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa keberkahan dan kemajuan bagi seluruh warga.

Pewarta  : S Yacob

Read More

Ketum Ormas FBB, Tetap Mendukung Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Rakabuming Raka

Tangerang. Duasisinews. Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Front Banten Bersatu ( FBB ) H. Moch. Soleh MA., menyatakan mendukung penuh pemerintahan yang saat ini di pimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. 

Saat di jumpai di Sekretariat Front Banten Bersatu ( FBB ) H. Moch. Soleh, mengatakan, " Dengan segala hormat, kami dari Organisasi kemasyarakatan Indonesia, khusus nya provinsi Banten yakni Front Banten Bersatu  (FBB) memberikan pernyataan sikap,  mendukung penuh kepemimpinan Negara kita di pimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang mana beliau di pilih oleh 58% lebih Rakyat Indonesia yang di sahkan oleh DPR RI dan di lantik dan juga di sumpah oleh MPR. Jadi kita semua yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, harus patuh dan tunduk kepada keputusan itu. Yang tidak puas, pasti ada,  karena namanya juga hasil dari kompetisi. Tapi kita semua harus menyadari, dalam kompetisi ada yang menang dan pasti ada yang kalah, itu hal biasa. Jadi hemat kami, jangan ada bahasa memakzulkan, karena itu tidak pas dan tidak ada dasar. Apabila ada yang kurang puas, harap bersabar menahan diri untuk menunggu waktu pilpres di depan, pasti itu datang koq. Jangan juga mengotori aturan yang sudah di sahkan dan di lindungi undang undang. Ayo kita ciptakan rukun aman damai di Negri ini. Biar  perekonomian Negara ini bisa tumbuh subur, Rakyat jadi Adil dan Makmur, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran rakabuming raka. Jadi sekali lagi, kami dari Organisasi Kemasyarakatan Front Banten Bersatu ( FBB)  Mendukung Penuh Negeri ini di pimpin oleh presiden dan wakil presiden yang sah yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Hasil dukungan dari Rakyat Indonesia 58% mutlak. Yang sudah di sahkan oleh KPU dan DPR.RI, di lantik  oleh MPR ", ujar H. Moch. Soleh. 

" Kami dari masyarakat Banten khususnya, umumnya dari Rakyat Indonesia, mendo'akan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,  semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Hingga bapak bapak dapat mengemban tugas kenegaraan berjalan dengan baik dan sempurna. Karena di pundakmu ada harapan ratusan juta Rakyat Indonesia yang menunggu hasil kerja nyata mu Bapak ", tutur Ketua Umum Front Banten Bersatu (FBB) H. Moch Soleh, MA., dengan tegas dan lugas, pada Rabu malam ( 16/7/2025 ).

Pewarta : Aldo 

Read More

Penggantian Sekda, Gubernur Banten Jangan Salah Pilih Untuk Rekomendasikan Calon Sekretaris Daerah

Tangerang. Duasisinews. Penggantian Sekretaris Daerah ( Sekda ) Provinsi Banten, yang memunculkan beberapa nama yang akan menjadi kandidat Sekda, ditanggapi oleh Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ), H. Moch. Soleh MA.

Menurut Ketum FBB, " Keputusan Gubernur Banten Andra Soni memilih calon Sekda provinsi Banten,  mudah mudahan tidak salah menilai. Karena kalau kita perhatikan, Sekda adalah orang nomor satu di ASN daerah atau di wilayah. Apalagi Sekda Provinsi, selain nomer satu, juga mewakili antara pusat dengan wilayah. Jadi harus betul betul di nilai dari semua aspek. Dedikasi yang baik, jauh dari nepotisme, jauh dari korupsi atau akal-akalan kegiatan proyek yang di biayai oleh anggaran negara. Sesuai visi misi presiden Prabowo Subianto, yaitu bersihkan diri mu dari  korupsi dan akal-akalan anggaran ", tutur H. Moch. Soleh. 

" Mungkin pak Gubernur sudah punya pengalaman di saat menjadi Ketua Dewan di Provinsi Banten. Tidak sulit bagi Pak Gubernur memilih calon Sekda yang pantas untuk membantu beliau, untuk memilih kriteria bersih dari korupsi dan nepotisme. Pak Gubernur harus bijak menentukan sikap. Tidak memperhatikan pribadi dan kelompok. Tetapi harus memperhatikan semua sisi, khusus nya masyarakat Banten. Hingga bisa mewujudkan visi misi pemerintah pusat "TIDAK KORUPSI",  Masyarakat Banten bisa jadi sejahtera ", ujarnya .

Berdasarkan data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 28 April 2025, ada 6 nama dan dari 6 nama kandidat yang di rekomendasikan, yaitu 

1. Nana 

2. Komarudin 

3. Rina

4. Agus tauhid 

5. Nina 

6. Deden

" Jadi pertanyaannya, mana yang  pantas dari 6 nama di atas, orang yang pas di rekomendasikan, nilai terendah kah, nilai tertinggi kah atau nilai yang wajar tetapi mungkin punya nilai tambahan dari penilaian dari sudut pandang yang lain. Tolong pak Gubernur  pilih lah yang pas, jangan salah pilih.  Karena kalau anda salah pilih, maka semua nya pasti ke depan akan salah dan menjadi penyesalan ", pungkas H. Moch Soleh MA., Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB )pada Jum'at ( 23/5/2025 )

Pewarta : Boby 

Read More

Ketum Ormas FBB : Sosok Sekda Banten Harus Bisa Menerjemahkan Antara Program Pusat Dan Daerah

Serang. Duasisinews. Ramainya pemberitaan di sejumlah media daring terkait pengisian jabatan sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Banten dan sejumlah kepala OPD memantik beberapa tokoh untuk ikut berkomentar. Salah satunya adalah Haji Moch. Soleh, MA, Ketua Umum Front Banten Bersatu (FBB).

H. Moch Soleh menekankan harapan, kepada  Gubernur Banten, Bapak Andra Soni harus segera menentukan sikap atau menentukan pilihan  sekda dan sejumlah kepala OPD yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt). 

" Harus segera diisi, mengingat kekosongan itu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan menghambat pelayanan ke masyarakat," tegas H Sholeh melalui WhatsApp pada Selasa (20/05/2025).

Terkait jabatan Sekda yang saat  ini diisi oleh Deden Apriandhi sebagai Plh, Haji Sholeh menyebutkan beberapa kriteria. Di antaranya,  mampu menerjemahkan program pemerintah pusat ( Presiden Prabowo Subianto  dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ). Kemudian, mampu menyelaraskan dengan visi misi Gubernur dan Wagub ( Andra - Dimyati ). Dan yang terakhir,  mampu melakukan koordinasi dengan 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

" Kenapa harus bisa mengoordinasikan 8 pemerintah kabupaten/kota? Karena pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ", jelasnya.

Terakhir, sambung H Sholeh, sosok Sekda harus mampu mengkoordinasikan para pejabat Eselon 2 di OPD Banten sebagai panglima ASN. 

" Itu semua untuk demi terlaksananya program pusat dan pemerintah daerah, seiring sejalan tidak tumpang tindih," pungkasnya.

Diketahui, saat ini Plh Sekda Provinsi Banten diisi oleh Deden Apriandhi, yang juga menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) baru diangkat oleh Andra Soni sebagai Plh Sekda pada Sabtu (17/5/2025).

" Tugas dari pelaksana harian Sekda ini, pertama adalah tugas administrasi yang harus segera dikerjakan," ujar Andra di Gedung Negara Pemprov Banten, pada Senin ( 19/5/2025 ).

Menurut Andra Soni, dikutip dari salah satu pemberitaan media online (detik.com), Plh Sekda akan mengurusi beberapa regulasi terkait kebijakan Gubernur. Andra Soni menyebutkan ada beberapa regulasi yang perlu segera diselesaikan secara administratif.

"Regulasi yang harus segera diselesaikan, kaitannya dengan finalisasi pergub terkait sekolah gratis, kemudian terkait dengan Kepgub manajemen talenta (seleksi pejabat), dan sebagainya dalam rangka percepatan pengisian jabatan yang saat ini masih disandang oleh Plt, termasuk Sekda," ujarnya.

Menurut Andra, pihaknya menggunakan sistem seleksi manajemen talenta dalam memilih pejabat di lingkungan Pemprov.

"Karena kita menggunakan manajemen talenta, maka regulasi atau perangkatnya harus disempurnakan dan dipercepat," ujarnya. Dan yang terakhir,  mampu melakukan koordinasi dengan 8 kab/kota di Provinsi Banten. Kenapa harus bisa mengoordinasikan 8 pemerintah kab/kota? Karena pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Terakhir, sambung H. Sholeh, sosok Sekda harus mampu mengoordinasikan para pejabat Eselon 2 di OPD Banten sebagai panglima ASN. "Itu semua untuk demi terlaksananya program pusat dan pemerintah daerah, seiring sejalan tidak tumpang tindih," pungkasnya.

Diketahui, saat ini Plh Sekda Provinsi Banten diisi oleh Deden Apriandhi, yang juga menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Dia baru diangkat oleh Andra sebagai Plh Sekda pada Sabtu (17/5/2025).

"Tugas dari pelaksana harian Sekda ini, pertama adalah tugas administrasi yang harus segera dikerjakan," ujar Andra Soni saat di Gedung Negara Pemprov Banten, Senin (19/5/2025).

Menurut Andra Soni dikutip dari salah satu pemberitaan media online detik.com , Plh Sekda akan mengurusi beberapa regulasi terkait kebijakan gubernur. Andra Soni menyebutkan ada beberapa regulasi yang perlu segera diselesaikan secara administratif.

" Regulasi yang harus segera diselesaikan, kaitannya dengan finalisasi pergub terkait sekolah gratis, kemudian terkait dengan Kepgub manajemen talenta (seleksi pejabat) dan sebagainya dalam rangka percepatan pengisian jabatan yang saat ini masih disandang oleh Plt, termasuk Sekda," ujarnya.

Menurut Andra, pihaknya menggunakan sistem seleksi manajemen talenta dalam memilih pejabat di lingkungan Pemprov.

" Karena kita menggunakan manajemen talenta, maka regulasi atau perangkatnya harus disempurnakan dan dipercepat," ujarnya.

Pewarta : Aldo 

Read More

Anggota DPRD Provinsi Banten Sugianto S.IP, Gelar Reses Di RW 08 Gebang Raya

 

Tangerang. Duasisinews. Memasuki masa reses persidangan ke 3 tahun 2024-2025, Anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten 7 Kota Tangerang A, menggelar reses pada Senin malam ( 19/5/2025 ) yang di adakan di lapangan RW 08 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Masyarakat RW 08 sangat antusias mengikuti kegiatan reses untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Provinsi Banten, Sugianto S.IP. yang dalam inti sambutannya, menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya reses, yakni untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pengaduan, sehingga anggota DPRD dapat memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituennya di daerah pemilihan. Hal ini menjadi bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah. 

Saat menyampaikan aspirasinya, masyarakat RW 08 Kelurahan Gebang Raya menyampaikan permohonan kepada pemerintah daerah melalui anggota DPRD Provinsi Banten dengan beberapa usulan, diantaranya,

- Mengusulkan motor pengangkut sampah atau Bentor

- Mempermudah dalam pengurusan surat dan dokumen berharga

- Menanyakan banyaknya pembangunan yang masih tumpang tindih

- Mengusulkan adanya bank sampah

- Mohon kepada pemerintah daerah untuk di buatkan garis kejut di jalan raya yang berada di depan pos Satpam RW 08

- Mengusulkan agar pemerintah daerah memperbaiki lapangan futsal ( sarana dan prasarana ) 

- Mohon kepada pemerintah daerah untuk membangun Kantor Sekretariat RW 08

- Memberikan bantuan kepada Karang Taruna berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar di bidang non formal

- Mohon kepada pemerintah daerah untuk membuatkan plang Posyandu Mawar Ginja dan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan Posyandu 

- Meningkatkan anggaran pengelolaan sampah di tingkat kelurahan sampai tingkat RW 

Dengan adanya beberapa usulan dan aspirasi dari masyarakat tersebut, Sugianto S.IP akan membawa aspirasi masyarakat ketingkat atas dan akan di usulkan pada saat rapat paripurna DPRD agar dapat di realisasikan, tetapi masyarakat juga harus tahu, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sama, dari Musrenbang dan reses Dewan, terus ada pelaksanaannya itu kegiatan Musrenbang dan reses di tahun berjalan, di anggarkan di tahun depan, karena harus ada survey survey, ada yang di coret, jadi pemerintah ingin reses Dewan dan Musrenbang ini bersinergi, jadi pemerintah ini tidak double dalam penganggaran.

" Jadi tugas Dewan itu, mengawal kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri, jadi tidak ada yang hari ini reses, bulan depan terealisasi, jadi kalau misalnya aspirasinya ke Dewan itu, ya nanti di pilah juga, apa dasarnya supaya saya, merealisasi aspirasi dari masyarakat ", ujar Sugianto.

Sementara itu, Ketua RW 08, Supriatna, mengatakan, " saya atas nama masyarakat RW 08, mengucapkan terimakasih atas kedatangan Dewan Provinsi, Pak Sugianto, karena baru kali ini kita kedatangan Dewan Provinsi di lingkungan RW 08, reses di sini sudah 3 kali, tapi yang 2 kali itu dari Dewan tingkat Kota, saya melihat anggota DPRD yang ini, cukup responsif, jadi pengawalan beliau itu, tidak melihat hasil, tidak seperti Dewan yang lain, artinya begini, beliau dapat suara berapa di sini, beliau cukup fair, walaupun cuma sekian, kan tadi beliau bilang, beliau dapat 200 suara, tapi beliau cukup bagus responnya terhadap RW 08 dan akan mengawal Musrenbang yang sudah kita ajukan tetapi belum di realisasikan, mudah mudahan, ya beliau juga tadi tidak janji, insya Allah dari sekian usulan itu, minimal 50 persen dari usulan yang kita ajukan, dapat di realisasikan, sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas kehadiran Pak Sugianto di wilayah RW 08, mudah mudahan ke depannya, untuk program - program berikutnya, kita wellcome ", pungkas Supriatna.

Pewarta : Soleh 

Read More

Reses Anggota Dewan Rispanel Arya Disambut Antusias Warga Perumahan Duta Asri

Kabupaten Tangerang. Dua sisi news. Reses merupakan salah satu sarana penting untuk menjalin komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Rispanel Arya, S.T., M.M., melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Balai Warga Perumahan Duta Asri, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu (18/05/2025).

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Serdang Wetan, Dodi Munanto, perwakilan Babinsa dan Binamas, tokoh masyarakat, warga Perumahan Duta Asri, serta awak media. Kedatangan Rispanel Arya disambut hangat oleh warga dengan penampilan kesenian pencak silat "Persaudaraan Rasa Tunggal" yang dibina oleh tokoh masyarakat, Wibowo Budi Utomo.

Dalam sambutannya, Wibowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata Rispanel Arya dalam pembangunan di wilayah mereka.

" Sejumlah pembangunan seperti balai warga, saluran air, dan pengecoran jalan telah dirasakan manfaatnya oleh warga berkat kolaborasi antara masyarakat dan dukungan Pak Dewan. Kami juga mendapat informasi akan ada pembangunan lanjutan. Semoga ini terus berlanjut, dan mari kita berikan dukungan di pemilu mendatang ", tutur Wibowo.

Rispanel Arya menegaskan bahwa reses ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam mendorong percepatan pembangunan.

" Reses Dewan ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang telah dicatat oleh Pak Kades dan Pak Budi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses pembangunan," ujarnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pendidikan gratis jenjang SMA di Provinsi Banten.

" Salah satu usulan kita adalah memberikan SMA gratis. Alhamdulillah, saat ini sudah lebih dari 700 sekolah dari total 3.000 yang terdaftar mendapatkan program ini, tentunya dengan beberapa persyaratan," jelas Rispanel kepada warga yang hadir.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, ia juga mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui jalur resmi.

" Kami menghimbau, khususnya kepada Pak Kades, jika ada jalan rusak jangan ditanami pohon pisang. Sampaikan kepada kami, karena Bupati sudah berjanji akan turun langsung untuk meninjau dan menangani hal tersebut," tegasnya.

Mengakhiri kegiatan reses, Rispanel Arya menyampaikan ayat suci Al-Qur’an, Q.S. Ali Imran ayat 26, sebagai pengingat akan kekuasaan Allah dalam menetapkan kepemimpinan.

> "Qul illāhumma mālikal-mulki tu'til-mulka man tasyā'u wa tanzi'ul-mulka mim man tasyā'u wa tu'izzu man tasyā'u wa tudzillu man tasyā'u, bi yadikal-khair, innaka 'alā kulli syai'in qadīr."

> Artinya: "Katakanlah: Wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki."

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan aspirasi yang diserap dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pewarta : S Yacob

Read More