Forum Komunikasi Masyarakat Tangerang Tengah, Menjadi Wadah Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah ( BPPKTT )

Tangerang. DUA SISI NEWS. Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah (BPP-KTT) menggelar Rapat Koordinasi sekaligus Musyawarah Pergerakan BPP-KTT di Rumah Makan Seruit Pinggir Empang, Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Acara yang digelar pada Jum'at ( 5/12/2025 ) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan pemekaran wilayah menuju pembentukan Kota Tangerang Tengah sebagai daerah otonom baru.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai wilayah, termasuk : Dewan Pembina FKMT2 Nurdin HM Satibi, Ketua  FKMT2  Drs. Nurjaya, Sekretaris FKMT2 Ayi Rokayah, Sekjen BPP-KTT Tetep Bimbing Gunadi, Imas Nurhayati ( Ketua Pertiwi ), H. Muchlis Hayuti (Korcam Kelapa Dua), Helmi Saleh ( Ketua Korcam Curug ), Maulida Akmal ( Bendahara ), Tim Media Center FKMT2., serta tokoh masyarakat dan perwakilan korcam lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Pembina FKMT2 Nurdin HM Satibi menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan, "Harus menjadi rumah besar masyarakat Tangerang Tengah," untuk memperkuat gerakan bersama menuju Kota Tangerang Tengah yang siap secara legalitas, kesiapan, dan dukungan luas."ungkapnya.

Sekjen BPP-KTT Tetep Bimbing Gunadi  menjelaskan struktur organisasi secara resmi:

- Forum Komunikasi Masyarakat Kota Tangerang Tengah (FKMT2): Wadah induk yang menaungi seluruh elemen masyarakat, tokoh, komunitas, dan lembaga pendukung pemekaran wilayah.

- Presidium BPP-KTT: Bagian dari FKMT2 yang bertugas memimpin, mengawal, dan menjalankan proses pembentukan Kota Tangerang Tengah.

Struktur ini memastikan FKMT2 sebagai wadah yang lebih luas dan inklusif, sementara BPP-KTT fokus pada tugas teknis dan strategis. "Penguatan struktur ini penting agar gerakan pemekaran lebih rapi, terarah, serta mudah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kebijakan terkait ", jelas Tetep 

Ketua Korcam Curug, Helmi Saleh, menambahkan pentingnya kesolidan masyarakat untuk mengawal aspirasi pembentukan Kota Tangerang Tengah. Ia mengajak seluruh elemen bergerak dalam satu barisan, menjadikan rapat ini sebagai momentum untuk mempertegas struktur organisasi, memperkuat komunikasi lintas wilayah, dan menyatukan langkah menuju tahapan berikutnya."ujar Helmi 

Forum menegaskan bahwa perjuangan ini adalah gerakan aspiratif masyarakat yang harus dilakukan dengan tertib, sah, dan sesuai mekanisme pemerintah. Dengan sinergi ini, harapan terwujudnya Kota Tangerang Tengah sebagai daerah otonom baru semakin kuat.

Pewarta : Suryadi Yacob

Read More

Setelah Beberapa Kali WA Di Spam Dan Akun Dibatasi, Kini HP Seorang Jurnalis Disadap OTK

Tangerang. DUASISINEWS. Meskipun beberapa kali WhatsApp di spam , akun dibatasi  dan kini  telpon  Jurnalis EsatuCom , Asep Wawan Wibawan  disadap oleh  Orang Tidak Dikenal ( OTK)  namun hal itu tidak membuat dirinya berhenti menulis  artikel atau opini mengkritisi  unsur eksklusif dan legislatif yang dinilai kinerjanya kurang baik. .  Asep merasa bersyukur karena komunikasi  atau chatingan WhatsApp nya tidak bisa disadap. 

Menurut Asep, hal itu dilakukan sebagai  salah satu bagian  kontrol sosial sekaligus sebagai bentuk kepedulian,  membantu menjaga proses pembangunan agar tidak  banyak disalah gunakan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila tidak ada pengawasan dan kontrol secara objektif dari masyarakat, dikhawatirkan  proses  pembangunan akan  lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan  keluarga tanpa peduli dengan keluh kesah masyarakat  ditingkat bawah.

Red

Read More

Kampus UNDHI Kunjungi Lapas Kelas 1 Jambe, Sampaikan Sosialisasi Dan Berikan Edukasi Hukum Kepada Warga Binaan

Tangerang. DUASISINEWS. Universitas Dharma Indonesia ( UNDHI ) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Kelas I Jambe,  Kabupaten Tangerang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penyuluhan serta peningkatan literasi hukum, pada Kamis ( 4/12/2025 ).

Hadir dalam acara tersebut, Yuri, Kepala Humas Jambe, Prof. Abu Nawas, Dekan UNDHI, Dr. Turija Pemateri, Dirut LKBH Suandi S.H., M.H.,  Nasaruddin S.H.M.H., Markuat S.H.,M.H., Caca Marwan S.H.,M.H.,  Mustofa Adam S.H.,SE., Pengurus BEM Kampus dan Paralegal LKBH kampus.

Kegiatan ini disambut dengan baik oleh pihak Lapas Jambe dan diikuti oleh sejumlah warga binaan yang antusias dalam sesi tanya jawab. Materi edukasi hukum disampaikan oleh tim dosen Fakultas Hukum UNDHI dengan fokus pada penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga binaan, proses hukum, serta reintegrasi sosial guna mempersiapkan kehidupan pasca pemasyarakatan.

Landasan Yuridis Kegiatan

Kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian untuk siap kembali ke masyarakat (right to rehabilitation). Sosialisasi hukum merupakan bagian dari pembinaan edukatif.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma, termasuk pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi yang bersifat pemberdayaan.

3. Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Mengatur pembinaan berkelanjutan terhadap warga binaan yang melibatkan partisipasi publik, lembaga pendidikan, dan instansi terkait.

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Hak WBP

Warga Binaan Pemasyarakatan berhak memperoleh informasi, pendidikan, dan pembinaan sesuai asas pemasyarakatan yang menjiwai sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

-Melalui kegiatan sosialisasi yang bernuansa edukatif dan dialogis ini, UNDHI menegaskan komitmennya dalam:

-Meningkatkan pemahaman hukum bagi warga binaan agar lebih siap menghadapi proses hukum dan kehidupan setelah bebas

-Memberikan kesadaran hukum mengenai hak-hak dasar, termasuk perlindungan hukum dan akses keadilan

-Mendorong perubahan perilaku yang berorientasi pada kepatuhan dan tanggung jawab di masyarakat

-Menyukseskan program pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan

Pesan Penutup

Selaku Pembina H. Patwan sekaligus Pendiri kampus UNDHI di kantornya saat di wawancarai berharap, " bahwa kolaborasi ini menjadi langkah nyata mendukung transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan restoratif, di mana tujuan utama pembinaan bukan hanya penghukuman tetapi pemulihan dan memanusiakan manusia ", tuturnya.

Melalui edukasi hukum yang terus berkelanjutan, warga binaan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan produktif ", harap H. Patwan, Pendiri Kampus UNDHI.

Pewarta : Aldo

Read More

Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja Untuk Kesejahteraan Dan Kemandirian Indonesia

JAKARTA. DUASISINEWS. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah, Alexander Gobai, bersama Direktur Eksekutif Kadin Papua Tengah, Albertus Keiya, turut hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 yang diselenggarakan di Ballroom The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025). Kehadiran keduanya menandai komitmen kuat Kadin Papua Tengah dalam memperkuat kolaborasi dunia usaha di tingkat nasional.

Rapimnas Kadin 2025 dibuka secara simbolis melalui prosesi penekanan bola dunia oleh jajaran pimpinan nasional Kadin dan tokoh penting, menandai langkah bersama dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Tahun ini, Rapimnas mengangkat tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”.

Alexander Gobai menyampaikan bahwa partisipasi Kadin Papua Tengah dalam Rapimnas merupakan momentum penting untuk menyamakan visi dan memperluas jejaring bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

“ Rapimnas ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merancang program bersama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Papua Tengah memiliki potensi besar yang siap dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun mitra usaha lainnya,” ujar Alexander.

Direktur Eksekutif Kadin Papua Tengah, Albertus Keiya, menambahkan bahwa pihaknya membawa sejumlah agenda prioritas yang berfokus pada pengembangan investasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha daerah, serta pembukaan peluang kerja baru bagi masyarakat Papua Tengah.

" Kami ingin memastikan Papua Tengah tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi nasional. Sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, energi, dan pariwisata harus terus ditingkatkan daya saingnya melalui kerja sama yang konkret,” jelas Albertus.

Kehadiran kedua pimpinan Kadin Papua Tengah dalam Rapimnas 2025 memperkuat peran Papua Tengah sebagai bagian aktif dari pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Red

Read More

SMK Pujangga Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Dituding Anti Toleransi, Orang Tua Siswa Merasa Kecewa

Tangerang. DUASISINEWS. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Pujangga Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dituding anti toleransi oleh orang tua siswa yang merasa kecewa dengan kebijakan sekolah. Salah satu orang tua siswi, SI (37th) yang berprofesi sebagai salah satu Wartawan/Jurnalis Media Online merasa tidak puas dengan keputusan sekolah yang tidak memperbolehkan anaknya mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) karena tunggakan SPP selama 2 bulan.

SI telah datang ke sekolah pada Selasa (02/12/2025) untuk memohon kebijakan pihak sekolah, namun ditolak dan tetap diwajibkan membayar tunggakan SPP. 

" Jelas membuat saya kecewa, yang seharusnya pihak sekolah memberikan kebijakan agar siswa tetap bisa mengikuti kegiatan ujian, ini malah seolah memberatkan dan seolah mengutamakan biaya," kata SI.

Guru yang juga sekaligus wali kelas XII DKV, Novi Nurwaqiah, S.Pd, menjelaskan,  bahwa aturan siswa tidak diperbolehkan mengikuti UAS adalah dari Kepala Sekolah dan berlaku untuk semua siswa yang belum melakukan penyelesaian administrasi, tunggakan SPP dan lainnya.

SI berharap pihak sekolah dapat memahami keadaan orang tua siswa yang memang terkendala biaya sekolah anaknya dan tidak menjadikan siswa sebagai dampak kendala tersebut.

 "Saya pun merasa tidak dihargai oleh pihak sekolah dan juga berdampak buruk pada mental anak saya ", pungkas SI.

Pewarta : Aldo 

Read More

Waspada ! Modus Penipuan Mengatasnamakan Petugas BPJS Di Kelurahan Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang

Tangerang. DUASISINEWS. Warga Kelurahan Bunder, diminta waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas BPJS. Pada Senin pagi, 1 Desember 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, dua orang pria mengendarai sepeda motor dengan plat nomor polisi A-4694-WAW Merk Honda Street warna hitam, mendatangi warga di Kampung Bunder RT 011 RW 03, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kedua pria tersebut mengenakan jaket levis abu-abu dan coklat, dan menawarkan Program untuk pencairan BPJS ketenagakerjaan. Warga diminta berhati-hati dan tidak terpengaruh oleh tawaran tersebut. 

Saat di konfirmasi Awak Media, Ketua RT 011  Tholib Alias Bang Odeng menyampaikan, " kedua pelaku gagal menunjukkan identitas, Warga RT 011 Kelurahan Bunder beruntung melihat Foto mereka. " Kedua pelaku yang mengaku sebagai petugas BPJS tersebut kemudian ditemui oleh Ketua RT 011, yang meminta mereka menunjukkan surat tugas dan ID card resmi. Namun, kedua pelaku tidak dapat menunjukkan identitas tersebut ", ungkapnya.

Masih menurut Ketua RT Odeng,  kedua pelaku, klaim katanya ada warga saya, ada dana di BPJS sekien juta mau di cairkan apa tidak?. "Kedua pelaku menawarkan dan mengaku petugas BPJS, jadi saya tegas mengusir kedua pelaku yang mengaku petugas BPJS namun tidak menunjukkan identitas resmi nya sebagai Petugas BPJS ", tambahnya.

" Selang beberapa waktu, kedua pelaku mencoba melarikan diri dengan menancapkan sepeda motornya. Beruntung, salah satu warga berhasil memotret kedua pelaku, sehingga identitas kendaraan mereka dapat diketahui ", ujar Ketua RT Odeng.

" Warga diminta tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh modus penipuan ini. Jika ada informasi lebih lanjut, akan kami sampaikan ", kata Yakub Ketua LPM 

Lurah Bunder Hj.Ine Susilawati.A.Md., Kep.SKM., membenarkan informasi tersebut dan menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas BPJS.

 "Kami mengingatkan warga untuk tidak memberikan data pribadi atau uang kepada orang yang tidak dikenal, dan selalu meminta identitas resmi dari petugas yang mengaku sebagai petugas BPJS ", tutupnya.

Informasi ini disampaikan oleh warga setempat kepada Ketua RT 011 dan Ketua LPM Kelurahan Bunder. Kami menghimbau warga untuk selalu waspada dan tidak memberikan data pribadi atau uang kepada orang yang tidak dikenal.

Sumber : Dari Warga setempat, Ketua RT 011,  Ketua RW 03 Kelurahan Bunder dan berita ini sudah ditembuskan oleh Ketua LPM, juga Kepala Kelurahan Bunder Hj. Ine Susilawati A.Md., Kep.SKM.

Red

Read More

Memilukan, Seorang Siswi SMP Muhammadiyah Kota Tangerang, Tak Bisa Ikut Ujian Dengan Alasan Belum Melunasi Tunggakan SPP

Tangerang. DUASISINEWS. Sudah cukup lama Pemerintah Daerah Kota Tangerang  mengalokasikan APBD  dengan nilai sangat besar   untuk program sekolah gratis, dengan harapan agar tidak ada   lagi ada anak  yang enggan masuk sekolah   karena  malu orang tuanya belum bisa  melunasi tunggakan  SPP.

Namun fakta dilapangan tenyata masih ada sekolah  yang membebankan biaya pendidikan kepada pihak  orang  tua. Bahkan tidak memberikan toleransi kepada siswa - siswi yang orang tuanya memohon kebijakan terkait tunggakan SPP.

Seperti yang dialami oleh orang tua seorang Siswi Muhamadiyah, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Hasan  Basri yang merasa sangat kecewa  terhadap pihak sekolah yang tidak  memberikan   toleransi atau kebijakan terkait  tunggakan SPP  anaknya. 

" Tunggakan  SPP nya mau dibayar Rp. 500.000,-  dulu, sisanya akan  saya lunasi  setelah saya  ada uang , Insya Allah  beberapa  bulan kedepan dan saya siap membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai, tapi pihak sekolah tidak mau . Akhirnya anak saya tidak ikut ujian dan terpaksa saya ajak pulang. Biar tidak terlalu   merasa  sedih dan kecewa saya  ajak makan di warteg,  kasihan mau nangis ",  keluh Hasan Basri yang di selenggarakan melalui WhatsApp pada Senin ( 1/12/1025 ).

 

Mengetahui hal tersebut,   mantan ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan, Wawan Wibawan,  mengkritisi pihak sekolah yang  dianggap kurang  mengerti  terhadap kondisi keuangan orang tua , sehingga anak  yang menjadi korban 

" Seharusnya pihak sekolah bijak dan berusaha  menjaga murid - muridnya agar semangat  masuk sekolah, meskipun orang tuanya belum bisa melunasi tunggakan SPP  pihak sekolah harus mendorong agar siswa - siswinya masuk Sekolah. Kemudian terkait masalah keuangan  sekolah, itu  kan urusan antara pihak sekolah dan orang tua, jangan sampai anak yang menjadi korban. Anak jadi malu sama temen - temannya  karena masih ada tunggakkan SPP yang  belum bisa dilunasi oleh orang tuanya,  akhirnya tidak mau sekolah ",  

Kata Wawan Wibawan dikediamannya pada Senin ( 1/12/2025)

Lebih lanjut , Wawan Wibawan berharap kepada  pihak yang terkait dan para anggota dewan yang membidangi pendidikan,  mendesak agar pihak sekolah memberikan toleransi atau kebijakan Kepada siswa - siswi yang orang tuanya belum bisa melunasi tunggakan SPP 

" Dinas  terkait  dan  anggota DPRD Kota Tangerang yang membidangi pendidikan , harus bisa mendesak agar pihak sekolah SMP Muhamadiyah bisa memberikan toleransi atau kebijaksanaan Kepada  siswa - siswi yang orang tuanya belum bisa melunasi tunggakan SPP . Sehingga anak tidak merasa malu  berangkat ke sekolah ", pungkasnya 

Pewarta : Asep

Read More