Ormas FBB, PAS- GIBRAN Banten Dan BOLONEMASE Banten Mendukung Pemberdayaan Pengusaha Rakyat dan Pemerataan Pembangunan
Tangerang. DUASISINEWS. Lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah yang hampir tenggelam dalam badai ekonomi saat ini. tergabung dalam jaringan menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Konsolidasi para kontraktor tersebut menjadi bagian dari upaya FKN-08 memperkuat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha lokal dalam berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), infrastruktur, sekolah rakyat, hingga berbagai proyek pembangunan lainnya.
Ormas FBB, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha bermodal besar. Pengusaha kecil dan menengah harus diberikan ruang yang adil untuk tumbuh, bekerja, menyerap tenaga kerja, dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi nasional.
Harus Siap Bekerja dan Berkontribusi untuk NKRI Yang kita cintai ini.
H. Moch Soleh, MA.
Sebagai Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu. Dan Ketua DPW Pas-Gibran Provinsi Banten, juga Ketua Koordinator BOLONENASE Banten. Sangat mendukung apa yang di lakukan oleh FKN-08. Menghimpun, merangkul para kontraktor yang lemah dan hampir tenggelam dalam kondisi saat ini. Konsolidasi para kontraktor merupakan bentuk kesiapan masyarakat untuk mendukung pembangunan melalui kerja nyata.
Menurut H. Soleh, " para kontraktor yang dihimpun FKN-08 bukan sekedar ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi ingin memastikan bahwa pengusaha rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi kepada NKRI. Dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dengan kerja nyata,” ujar nya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi kontraktor kecil dan menengah dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kompetensi, transparansi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
" Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami minta adalah kesempatan yang adil, kepastian hukum, dan mekanisme kerja yang jelas. Kalau rakyat diminta ikut membangun, maka rakyat juga harus diberikan ruang untuk bekerja,” tegas salah satu kontraktor ", Bapak Fanji asal Jawa Timur yang ikut bergabung dalam perekrutan kontraktor tersebut.
Ir. Yoserizal Nasution : Pengusaha Lokal Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan
Sementara itu, Ir. Yoserizal Nasution, Ketua Umum Gema Macan Asia, menilai keterlibatan pengusaha kecil dan menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kontraktor lokal memiliki dampak ekonomi yang luas karena setiap proyek konstruksi dapat menggerakkan tenaga kerja, material bangunan, transportasi, pemasok, hingga usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan.
" Pembangunan jangan hanya dilihat dari berdirinya bangunan. Dibalik pembangunan ada tenaga kerja, ada toko material, ada transportasi, ada UMKM dan ada keluarga-keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ekonomi tersebut ", kata Yoserizal.
Ia juga menyambut baik konsolidasi yang dilakukan FKN-08 dan keterhubungan para kontraktor dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia sebagai salah satu upaya memperluas jaringan kerja dan peluang usaha.
" Yang kita bangun bukan hanya proyek, tetapi ekosistem ekonomi rakyat. Pengusaha kecil dan menengah harus menjadi bagian dari rantai pembangunan nasional," ujarnya.
Indria Febriansyah: Dukungan kepada Prabowo Harus Dibuktikan dengan Kerja
Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) sekaligus salah satu penggerak FKN-08, menegaskan bahwa konsolidasi ratusan kontraktor tersebut merupakan bentuk dukungan konkret masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
Menurut Indria, para pendukung pemerintah tidak seharusnya berhenti pada dukungan politik. Dukungan harus diterjemahkan menjadi kontribusi produktif melalui pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat.
" Ini adalah bentuk dukungan nyata rakyat kepada Presiden Prabowo. Mereka tidak hanya bicara tentang dukungan politik, tetapi ingin membuktikannya melalui kerja, pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat ", ujar Indria.
H. Moch Soleh,MA menilai program pembangunan seperti KDKMP, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan pembangunan infrastruktur harus menjadi ruang partisipasi bagi dunia usaha nasional, termasuk perusahaan konstruksi kecil dan menengah.
" Jangan sampai pengusaha kecil dan menengah gugur sebelum mendaftar. Persyaratan pengadaan memang penting untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas, tetapi desain kebijakan juga harus memastikan pelaku usaha rakyat tetap memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara sehat ", katanya.
Kepastian Hukum Menjadi Kunci
Khusus program pembangunan yang melibatkan kemitraan dengan berbagai institusi, hubungan antara pemberi pekerjaan dan pelaksana harus dituangkan secara jelas melalui kontrak atau perjanjian kerja sama.
" Kami siap bekerja sungguh-sungguh dan berkomitmen secara resmi di hadapan notaris. Yang kami butuhkan sederhana: kepastian hukum, kontrak yang jelas ", ucap H. Soleh.
Menurutnya, kepastian tersebut penting agar kontraktor tidak berada dalam posisi yang rentan ketika melaksanakan pekerjaan dengan modal, tenaga kerja, serta risiko yang mereka tanggung sendiri.
Lebih dari 200 Kontraktor Telah Dikonsolidasikan
Dalam rangkaian konsolidasi FKN-08, lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah telah dihimpun dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia melalui Koordinator Nasional Ir. Yoserizal Nasution.
Para pengusaha tersebut menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan sesuai dengan kompetensi, mekanisme kerja sama, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ormas FBB, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kontraktor kecil dan menengah dapat menjadi penggerak ekonomi daerah karena proyek yang mereka kerjakan berpotensi menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menghidupkan berbagai sektor pendukung.
Karena itu, Ormas FBB mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan yang menjamin pemerataan kesempatan usaha, transparansi, profesionalisme, kompetensi, dan kepastian hukum.
" Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung. Pembangunan juga harus membangun manusia, menghidupkan usaha rakyat, membuka lapangan kerja, dan membuat ekonomi bergerak dari bawah,” kata H. Moch Soleh,MA.
Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan.
Masyarakat padat karya harus bergerak maju.
Pengusaha rakyat harus diberi kesempatan.
Dan pembangunan nasional harus menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi NKRI Yang kita semua cintai.
( Aldo )
