Tangerang. DUASISINEWS. Walikota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah menyadari masih adanya keraguan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang berkomitmen menjadikan pengelolaan pajak lebih akuntabel dan hasilnya benar-benar dirasakan warga.
“Kepercayaan masyarakat adalah kunci. Pajak tidak boleh hanya berhenti sebagai angka di laporan keuangan, tetapi harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang nyata,” tegas Sachrudin, Kamis (01/01/2026) dikutip dari Pantura.Com
Menanggapi ketegasan Walikota Tangerang tersebut, Ketua Media Citra Indonesia ( MCI ), Asep Wawan Wibawan, yang beberapa waktu terakhir ini sangat tajam mengkritisi Pajak Kota Tangerang, mengungkapkan rasa syukurnya karena Walikota Tangerang menjawab Keraguan Masyarakat dalam membayar pajak. Namun Ia kembali mengkritisi dan menyebutkan bahwa jawaban Walikota tersebut merupakan bagian pencitraan diruang publik.
" Alhamdulillah , melalui Media Online Walikota Tangerang bijak menjawab keraguan masyarakat dalam membayar pajak, namun menurut saya itu adalah salah satu bagian pencitraan untuk mendorong kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Hal itu sangat wajar dan perlu dilakukan dalam sebuah proses pembangunan. Tapi yang paling penting adalah harus sesuai realita jangan hanya sekedar pencitraan durung publik " Kata Asep, Saat dihubungi melalui WhatsApp pada Kamis (1/1/2026)
Menurut Asep , Pengelolaan hasil pajak masyarakat Kota Tangerang dirasakan kurang berkeadilan . Pemerintah Daerah Kota Tangerang Cenderung lebih memperhatikan dan bangga dengan pembangunan infrastruktur, Sementara sektor penting lainnya kurang mendapatkan sentuhan.
" Sepertinya Pemerintah Daerah Kota Tangerang, lebih cenderung memperhatikan pembangunan infrastruktur, sementara sektor - sektor yang lebih penting lainnya terkesan kurang mendapatkan sentuhan. Buat apa bangga dengan pembangunan infrastruktur , bila kesenjangan dan kecemburuan sosial masyarakat semakin meningkat ", ujar Asep.
" Buat apa bangga dengan pembangunan infrastruktur bila masih banyak terdengar keluh kesah masyarakat yang menjerit dan menangis terhimpit beban kehidupan yang cukup berat. Buat apa bangga dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah, bila cenderung lebih banyak dinikmati oleh konglomerat dan para pejabat. Buat apa bangga dengan tingginya hasil Pendataan Asli Daerah, bila keseimbangan kualitas pendidikan kurang diperhatikan ", kata Asep.
Asep menambahkan, kesadaran masyarakat Kota Tangerang membayar pajak Cukup tinggi . Namun bila diperhatikan , sepertinya ada bahkan mungkin cukup banyak masyarakat yang belum bisa membayar pajak , karena dihadapkan dengan beban ekonomi yang cukup berat alias besar pasak daripada tiang. Seperti yang dialami keluarga besar istri saya yang sampai Saat in memiliki.tunggakan PBB yang nilainya cukup besar. Bukan berarti enggan membayar pajak kondisi ekonominya besar pasak daripada tiang. Jangan untuk bayar PBB untuk biaya hidup sehari-hari juga bingung.
" Mungkin juga tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bayar pajak karena kawatir mendapatkan sanksi administrasi . Bayar pajak menjadi keterpaksaan bukan kebutuhan atau karena untuk keperluan lain yang sangat penting dan mendesak ", tambah Asep.
Tidak hanya itu , Asep yang juga sebagai seorang jurnalis menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap beberapa OPD Kota Tangerang yang dirasakannya kurang kooperatif bahkan terkesan enggan berkomunikasi dengan awak media.
" Beberapa pimpinan OPD Kota Tangerang yang sudah sangat jelas tunjangan dan gaji nya di tanggung dari hasil pajak masyarakat, masih ada yang kurang memberikan pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat, itu dirasakan oleh saya sendiri, sebagai awak media . Saya pernah mencoba konfirmasi atau komunikasi dengan beberapa OPD Kota Tangerang, namun mereka tidak merespon bahkan ada diantara mereka yang memblokir Nomor WhatsApp saya, apa itu yang disebut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ? Kepada awak media yang terbukti update saja seperti itu, apalagi kepada masyarakat ", ketus Asep dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan rencananya membuat buku dengan judul " Pajak Kota Tangerang Antara Pencitraan , Kesadaran Dan Paksaan " menceritakan tentang pengelolaan pajak kota Tangerang yang dinilai kurang objektif dan kurang berkeadilan . Buku tersebut akan diperbanyak dan dibagikan kepada para Wakil Rakyat Kota Tangerang menjelang HUT Kota Tangerang pada Februari mendatang.
" InsyaAllah, saya akan membuat buku dengan judul " Pajak Kota Tangerang, Antara Pencitraan, Kesadaran Dan Paksaan. Isinya adalah rangkuman artikel - artikel atau opini yang pernah saya buat dan pernah ditayangkan di beberapa media Online terkait proses pembangunan Kota yang dirasakan kurang objektif atau kurang Berkeadilan. InsyaAllah akan diperbanyak dan diberikan kepada seluruh Wakil Rakyat Kota Tangerang, dengan harapan bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pembangunan Kota Tangerang. Ditindaklanjuti atau tidaknya, itu urusan nomor 12, yang penting sebagai warga Kota Tangerang, saya telah memanfaatkan hak mengkritisi sekaligus menyampaikan keluhan terkait proses pembangunan yang dirasakan berjalan kurang Objektif atau kurang Berkeadilan dan saya yakin, apa yang saya lakukan mewakili masyarakat Kota Tangerang yang sependapat dan merasakan hal yang sama dalam proses pembangunan Kota Tangerang ", pungkas Asep Wawan Wibawan.
( Red )
